Kepala BPK Sumut, Paula Henry Simatupang, menyampaikan apresiasi atas penyerahan LKPD yang dilakukan Pemko Tanjungbalai. Menurutnya, ini mencerminkan keseriusan Pemko Tanjungbalai dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
"Penyerahan LKPD ini sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. "Pemeriksaan LKPD bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan daerah serta memastikan tata kelola yang lebih baik", jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan bahwa penyerahan LKPD ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Jika terdapat temuan dalam pemeriksaan, kami berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Wali Kota Tanjungbalai menjelaskan bahwa LKPD disusun berdasarkan kondisi riil keuangan daerah sepanjang 2024. Dokumen yang diserahkan mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, arus kas, hingga laporan kinerja pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Penyerahan laporan ini merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami berkomitmen untuk terus menjaga akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan anggaran," ungkap Wali Kota Mahyaruddin Salim
Dia berharap bimbingan serta arahan dari BPK Perwakilan Sumut dapat terus diberikan, sehingga ke depan pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
"Harapan saya agar Kota Tanjungbalai dapat kembali meraih opini yang baik atas laporan keuangan tahun ini" ungkap Wali Kota Tanjungbalai
Penyerahan LKPD Pemko Tanjungbalai tahun anggaran 2024 ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Wali Kota Tanjungbalai bersama Kepala BPK RI Perwakilan Sumut.
(Herman)
