Rapat tersebut Juga membahas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA. 2025.
Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kepala Baperida Zul Abdiman, Kadis BPKPD Siti Fatimah dan OPD terkait lainnya.
Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim mengatakan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi tantangan pertama yang harus dihadapi para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru saja dilantik Presiden Prabowo.
"Untuk itu, kita melakukan beberapa langkah yang menjadi kebijakan dan tentunya disesuaikan dengan APBD Kota Tanjungbalai", ujarnya.
Dia juga mengatakan, dengan adanya efisiensi anggaran tentu akan berdampak kepada sejumlah sektor pembangunan.
" Saat ini kita mengecek dan jika perlu dievaluasi akan kita lakukan terhadap beberapa program, agar porsi anggaran yang akan digunakan dapat benar benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat hasilnya", ungkapnya.
(Herman)
