Rakor Kepala Daerah ini di pimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan diikuti seluruh Kepala Daerah se-Sumatera Utara.
Pada pidatonya Gubernur Sumatera Utara mengatakan, tahun ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Provsu) akan menyelesaikan kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) periode 2023-2024. Total kewajiban DBH yang harus ditransfer Pemprov Sumut kepada 33 kabupaten/kota selama periode 2023-2024 sekitar Rp2,2 triliun. Sedangkan untuk periode 2025, Pemerintah Provsu juga berkomitmen menyelesaikan di tahun ini tergantung pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ini sudah kita anggarkan di tahun 2025 untuk periode 2023-2024, kita akan bayarkan, untuk tahun berjalan 2025 kita (kabupaten/kota) harus bekerja sama, berkolaborasi untuk meningkatkan perolehan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor. Total DBH yang akan disalurkan Pemprov Sumut ke kabupaten/kota di tahun 2025 (periode 2023-2024-2025) sekitar Rp3,55 triliun. Namun, Bobby Nasution meminta kepala daerah mengalokasikan anggaran agar bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) 98%.
“Pembagian anggaran UHC itu kami sepakati 20% provinsi, 80% daerah. Nah yang 80% itu bisa bapak-bapak ambil dari DBH, rata-rata hanya sekitar 25% dari DBH. Kalau yang sudah UHC kami tetap transfer DBH dan 20% anggaran untuk UHC, UHC ini sangat penting untuk masyarakat kita", kata Bobby Nasution.
Usai mengikuti Rakor Kepala Daerah, Wali Kota Mahyaruddin Salim mengatakan, langkah yang diambil Gubernur Sumut merupakan terobosan yang luar biasa. Dia berharap realisasi penyaluran DBH bisa dilakukan segera sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan secepatnya.
“Kami bangga kebijakan yang diambil, ini terobosan yang luar biasa dan mudah-mudahan secepatnya bisa kita realisasikan", ujarnya.
Wali Kota Mahyaruddin Salim juga mengatakan, Pemerintah Kota Tanjungbalai akan terus membantu Pemerintah Provsu dalam setiap programnya.
"Kami siap membantu Pemerintah Provsu mensukseskan visi dan misinya", pungkasnya.
(Herman)
