''Saya ingatkan sekali lagi bahwa pimpinan badan publik yang menghambat akses informasi kini dapat dikenai sanksi satu tahun penjara dan denda Rp 5 juta,'' terang Ketua LSM LIPAN Pantas Tarigan M.Si saat dikonformasi di Mapolda Sumut. jumat (7/03/ 2025).
Ancaman pidana bagi pimpinan badan pemerintah yang melanggar UU KIP diatur dalam Pasal 52 UU No 14 Tahun 2008. Menurut pasal itu, badan publik yang sengaja tidak menyediakan informasi akan dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda Rp 5 juta.
Menurut Pantas Tarigan publik berhak mendapatkan informasi atas dasar permintaan sesuai dengan UU itu.
''Kalau permintaan informasi tersebut diabaikan dan ditolak, Hal tersebut berkaitan dengan LSM LIPAN Sumut menyurati Kakankemenag No 109/LIPAN /SU /II/ 2025 meminta informasi bukti bukti yang outentik serta terperinci DIPA Kakan Kemenaq kota medan tahun 2024 sebesar Rp.132.529.494.000 (seratus tiga puluh dua Miliyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) UU KIP tersebut menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi bagi publik. Siapa pun yang akses informasinya dihambat tanpa kecuali. Kami akan melaporkannya langsung ke KIP sumut. ucapnya
Ada dua jenis informasi di badan publik, yakni informasi yang dikecualikan dan informasi terbuka. Informasi yang dikecualikan itu diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Antara lain, informasi yang dapat membahayakan keamanan dan ketahanan nasional.
Sedangkan informasi terbuka adalah segala hal yang berada di luar ketentuan tersebut. ''Jika publik meminta informasi tentang DIPA , itu kan bukan informasi yang dikecualikan seperti dalam pasal 17 Tetapi kakan kemenag medan membalas surat LSM LIPAN Dengan no. 845 /KK.02.15/4/PP.00.5/2/2025 tanggal surat 5 Maret 2025 yg intinya tidak bersedia memberikan informasi. sebagai mana hal yang di maksud. Ada apa. tutup Pantas Tarigan aktifis 98 tersebut.
(Repi S)
