Ketua Komisi C, Hj. Binti Luklukah, S.M. mengatakan kedatangannya ke RSUD dr. Iskak untuk menjalin komunikasi dengan mitra Komisi C. “Kami mengadakan hearing tidak hanya di sini, beberapa instansi yang bermitra kami kunjungi. Hal ini juga dalam rangka untuk kesejah teraan bagi masyarakat dan peningkatan pelayanan kesehatan,” terangnya.
Kepada anggota dewan, Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr. Iskak, dr. Zuhrotul Aini, Sp.A., M.Kes memaparkan jasa pelayanan rumah sakit yang diberikan kepada karyawan tiap bulannya.
.jpeg)
Selain itu, dr. Aini juga memamerkan layanan baru yakni customer service yang terbagi dari IGD, Poli Eksekutif dan Rawat Jalan. Layanan ini mulai beroperasi pada Januari 2025. Untuk rawat inap telah tersedia manajer pelayanan pasien (MPP) yang aktif 24 jam. “ Customer service dan MPP telah tersedia di pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Ini akan kami supervisi lebih ketat lagi,” katanya.
Demi untuk menampung masukan dan keluhan dari masyarakat, tersedia layanan handling complain yang beroperasi 24 jam Petugas yang berjaga di sana dibekali dengan pelatihan pelayanan prima.
Sementara itu, terkait pembiayaan pelayanan pasien miskin, saat ini telah mengalami peningkatan tiap tahunnya. Karena ada beberapa hal yang ditinjau mulai dari penerima bantuan iuran (PBI) APBN, APBD dan biakes.
RSUD dr. Iskak juga telah ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur sebagai rumah sakit pemberi pelayanan biakes di Jawa Timur. Karena peruntukan Biakes maskin ini hanya untuk sasaran tertentu.
Penerima Biakes Maskin adalah Masyarakat Miskin di Jawa Timur yang manfaat pelayanan kesehatannya tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional.
Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak, Sukiatun, S. KM., M. Kes memaparkan mengenai penerima bantuan biakes maskin. “Terdapat beberapa sasaran penerima biakes maskin antar lain Orang Dalam Gangguan Jiwa tanpa NIK, PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang tidak memiliki NIK, Terdampak Bencana atau Wabah Penyakit dalam skala provinsi atau yang di tetapkan gubernur, mempunyai BPJS tapi manfaatnya tidak ditanggung (penganiayaan, bunuh diri, KDRT, korban terorisme, dll), memiliki NIK namun masih proses integrasi jaminan kesehatan nasional yang didaftarkan Dinas Sosial,” paparnya.
Direktur RSUD dr. Iskak, dr. Kasil Rokhmad, MMRS., FISQua menyampaikan terima kasih atas masukan yang diberikan Komisi C. Ia berharap pelayanan di rumah sakitnya dapat terus ditingkatkan. tandasnya.
(San)
