Dalam sidak tersebut Zakky Shahri dan Ombudsman menemukan berbagai fakta yang di duga terindikasi melawan hukum, seperti Pemagaran yang di duga tidak memiliki izin PBG(Persyaratan Bangunan Gedung) dari Pemerintah Pemkab Deliserdang
Zakky Shahri menegaskan bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung yang tidak boleh di kuasai oleh pihak manapun apalagi oleh mafia tanah
Jika sudah kita ketahui bahwa benar ini masuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga tidak boleh di kuasai oleh mafia tanah.ungkapnya
Lebih lanjut, Zakky Shahri meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti temuan ini.pintanya
Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan bahwa tanah negara tidak boleh diambil alih oleh mafia tanah, oleh karena itu kami mendesak pihak berwenang untuk segera menertibkan dan mengambil tindakan hukum.tambahnya
Kami meminta agar mafia mafia tanah seperti ini segera diproses secara hukum. Tidak mungkin ada yang mengklaim memiliki izin jika itu adalah kawasan hutan lindung.dan persoalan ini akan kami bawakan ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Deliserdang.ucap Zakky Shahri
Sementara itu, Ombudsman Sumut , Herdensi.S.sos. M.SP. mengapresiasi langkah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta DPRD Deliserdang yang turun langsung ke lapangan. ia berharap permasalahan ini bisa di selesaikan secara komprehensif
Ini bukan sekedar membongkar pagar, jika memang ini hutan lindung, maka harus di lindungi dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika memang benar ini terjadi penggarapan hutan lindung, maka ada unsur pidananya yang harus di proses. ujar Herdensi.
(Repi s)
