Di Duga Disbun Melalui Kabidnya Inisial RN Tidak Memahami Tupoksinya Terkait Aturan Plasma Sawit 20℅

Empat Lawang - Dugaan Kabid perkebunan RN tidak menjalankan dan memahami Tupoksinya sendiri tentang hal plasma masyarakat yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Sumatra Selatan pada Desember 2023 yakni penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa, serta percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses pasar,

Dinas Perkebunan (Disbun) Harus melakukan pengawasan terhadap penerapan Permentan No 26 Tahun 2007 pasal 11 tentang kewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 ℅ persen dari total luas areal kebun yang diusahakan. Di dalam Permentan

Fakta nya PT. Galempa Sejahtera Bersama ( GSB) yang didirikan sejak tahun 2013 sampai saat ini Tahun 2024 di Kec. Ulu Musi , Lahan Plasma yang di janjikan dan di harapkan belum juga Terealisas hingga saat ini, akibat tidak berfungsinya dalam hal pengawasan dan penindakan kepada PT GSB  Oleh Dinas yang mempunyai kewenangan dalam perkebunan Kelapa Sawit

Kabid Perkebunan saat di konfirmasi oleh beberapa Awak Media terkait lahan plasma Mengutarakan. 

Kami Selaku Disbun tentunya memberi tau kepada pihak perusahaan untuk memberi kan plasma Namun karna banyak hal seperti pendapatan hasil  perusahaan yang masih merugi dan alasan-alasan lainnya kami pun punya keterbatasan dalam hal kewenangan, kekurangan pegawai walau ada wanita semua dan banyak hal lainnya . Ujarnya

Menurut Miko, Menilai jawaban Kabid perkebunan itu  tidak  lah masuk akal dan terkesan ada sesuatu yang di tutupi atas pemaparan yang asal asalan oleh Kabid Perkebunan RN. 

Pemuka masyarakat di Kecamatan Ulu Musi pun angkat bicara bahwa jika permasalahan plasma 25℅  yang sudah di janjikan beberapa tahun lalu ini belum ada jawaban yang pasti Kami akan menggelar Demo bahkan kami tuntut sampai ke pengadilan dan kami berharap kepada Aparat Penegak Hukum ( APH) agar segera menindaklanjuti dan menindak tegas kepada perusahaan- perusahaan yang melanggar Aturan UU.

(Miko)