"Tentu kami siap mendukung pelaksanaan Pilkada untuk sama-sama menyukseskan pemilihan pemimpin bangsa kita," kata Fatoni saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelengaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera di Regale Internasional Convention Center, Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).
Pemprov Sumut telah mengalokasikan dana hibah tersebut, antara lain kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp705 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp223 miliar, Polri Rp49 miliar dan TNI sebesar Rp22 miliar.
"Dan untuk Kabupaten/Kota di Sumut, secara keseluruhan rata-rata sudah merealisasikan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)," ucap Fatoni.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memuji kinerja Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni. Dia juga memastikan bahwa NPHD Pemprov Sumut, baik itu KPU, Bawaslu, TNI dan Polri telah 100% terealisasi.
“Ini Pak Pj Gubernurnya (Fatoni) hebat, untuk KPU beres, Bawaslu beres, untuk TNI beres, Polri juga beres, tepuk tangan untuk ini,” kata Mendagri.
Mendagri mengatakan, tugas pemerintah khususnya pemerintah daerah (Pemda) dalam Pilkada serentak adalah menyiapkan anggaran, agar Pilkada serentak terlaksana dengan sukses. Selain itu, Pemda juga diminta untuk membantu fasilitasi keperluan lainnya seperti gudang, kantor ataupun distribusi logistik.
Mendagri menyebut bahwa Provinsi Sumut merupakan wilayah dengan jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tertinggi di Sumatera, yaitu 11 juta jiwa. Dirinya juga meminta Pemerintah Daerah setempat untuk terus mendorong partisipasi pemilih di daerah masing-masing.
Senada dengan Mendagri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto meminta kepala daerah se-Pulau Sumatera, TNI, Polri dan unsur masyarakat untuk bersinergi menyukseskan Pilkada serentak. Dia berharap stabilitas politik hukum dan keamanan perlu dijaga sebaik mungkin.
Menkopolhukam juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada. Di antaranya, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, menjamin ketersediaan anggaran, menjamin hal pilih masyarakat, serta membentuk badan adhoc dan fasilitasi lainnya.
Tak ketinggalan, Menkopolhukam juga meminta Pemda untuk menghindari tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Pemda juga diminta untuk meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas hukum dan politik dan keamanan.
"Kita juga perlu melakukan pembinaan dan menjaga kerukunan antar-suku dan umat beragama," kata Hadi.
Rakor ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.
(Refi s/Tim)
