Berikut laporan yang disampaikan GP-KN ke Kejaksaan Gunungsitoli, antara lain ;
1. AMP ( Asphalt Mixing Plant) yang beroperasi di kawasan Bandara Binaka disinyalir tidak memiliki dokumen Amdal, UKL/UPL dan Izin Lingkungan.
2. Hasil produksi AMP (Asphalt Mixing Plant) diduga kuat dijual secara komersial.
3. Kepala Unit Penyelenggaraan Bandara Udara (UPBU) Binaka Gunungsitoli, Hary Wibowo diduga bermain di dalam pemberian izin penggunaan kawasan bandara untuk kegiatan industri.
4. Material yang digunakan dalam pekerjaan diduga tidak memenuhi Standard Nasional dan tidak sesuai dengan dokumen kontrak.
5. Dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dalam kegiatan AMP dan Alat Berat dalam pelaksanaan pekerjaan di kawasan Bandara Binaka.
6. Dugaan penyalahgunaan kewenangan dan dugaan tindakan pembohongan publik yang dilakukan oleh Jonson Silitonga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Penyelenggara Bandara Udara (UPBU) Binaka Gunungsitoli.
Dari beberapa poin yang telah dilaporkan Gerakan Peduli Kepulauan Nias (GP-KN) tersebut, ada beberapa pihak dan perusahaan yang menjadi terlapor yaitu :
1. Hary Wibowo, KPA UPBU Binaka Gunungsitoli.
2. Jonson Silitonga, PPK UPBU Binaka Gunungsitoli.
3. PT. Adidaya Cipta Sentosa, Pemilik AMP
4. PT. Adidaya Sentosa dan PT. Subota Internasional Contractor, Rekanan Penyedia Jasa.
Ketika salah seorang GP-KN menanyakan tindak lanjut proses penanganan laporan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Parada Situmorang, SH.,MH melalui via WhatsApp, Kajari Negeri Gunungsitoli menjawab "Desak Walikota Agar Tutup itu lokasi!!, itu wewenang Walikota. Pekerjaan didalam itu Program Strategis Nasional (PSN), Harap Maklum," tulis Parada Situmorang kepada GP-KN.
Selanjutnya, GP-KN menyampaikan kepada Kajari Gunungsitoli bahwa di dalam delik aduan GP-KN ada dugaan pelanggaran hukum seperti bahan material yang menurut pengakuan pihak pelaksana diambil dari Medan padahal bahan material tersebut diambil diambil dari sungai Idanogawo, Parada Situmorang menjawab "Tahun anggaran sedang berjalan. Pengawas proyek yang berwewenang disitu, BPK RI akan masuk setelah selesai pekerjaan," tulis Kajari Gunungsitoli melalui pesan singkat via WhatsApp, Rabu (24/07/2024).
Menanggapi penjelasan Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tersebut, GP-KN menjelaskan sesuai Surat kita pertama yang di alamatkan ke Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum LHK Sumut dengan Nomor : 08/GP-KN/V/2024, kita sudah memberikan tembusannya ke Kejatisu dan Kejatisu telah membalas surat kita tersebut dengan Nomor : R -389/L.2.3/Dek, tanggal 1 Juli 2024.
Setelah kita mendapat balasan surat dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, maka GP-KN membuat laporan resmi terkait dugaan pelanggaran Hukum pada Proyek di kawasan Bandara Udara Binaka, karena ada indikasi adanya kerugian negara, akibat dugaan Konspirasi antara Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa, maka untuk mencegah adanya kerugian negara maka kita dari GP-KN membuat laporan resmi yang dialamatkan ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.
Ditambahkan Aliansi GP-KN terkait apa yang disampaikan Kajari Gunungsitoli untuk mendesak Walikota Gunungsitoli menutup lokasi, bagaimana bisa GP-KN desak Walikota Gunungsitoli, sedangkan Walikota aja mendukung sepenuhnya, itu penjelasan Jonson Silitonga sama kawan-kawan aliansi via chat WhatsApp. Dan yang lebih mencurigakan lagi, penjelasan Jhonson melalui chat WhatsApp dengan salah seorang rekan GP-KN yakni "Kucuran dana kenias sudah melalui bapak-bapak petinggi2 dinias."
GP-KN juga heran dan bertanya, kenapa Pak Kajari menyuruh kita mendesak Wali Kota Gunungsitoli sedangkan delik aduan kita ada dugaan pelanggaran hukum, apa hubungan Wali Kota dengan delik laporan GP-KN. Sedangkan balasan surat Kejatisu sama GP-KN isinya adalah Kejatisu sudah menyerahkan penanganannya ke Kejakasaan Negeri Gunungsitoli untuk ditindaklanjuti, yang menjadi pertanyaan kenapa Kejari Gunungsitoli tidak menaati surat dari Kejatisu tersebut?.
Jadi besar harapan kita bahwa Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, dibawah kepemimpinan Parada Situmorang, S.H.,MH, dapat menindak lanjuti Surat balasan dari Kejatisu, dan juga Surat Laporan Resmi kita tertanggal 10 Juli 2024 dengan Nomor Surat 01/GP-KN/VII/2024, ungkap GP-KN kepada wartawan, Jum'at (27/07/2024).
Perlu kami jelaskan, GP-KN bukan menghalangi-halangi yang namanya Pembangunan, kita sangat mendukung pembangunan, tetapi proses yang terjadi di dalam pengelolaan AMP di Bandara Udara Binaka kuat dugaan telah terjadi pelanggaran hukum yang berunjuk pada kerugian negara sesuai dengan laporan yang telah disampaikan GP-KN.
"Sudah 2 (dua) kali, GP-KN datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang langsung diterima Kasi Intelijen, Sulaiman A.Rifai Harahap, S.H, dari penjelasan beliau kalau Kajari Gunungsitoli telah mendisposisikan laporan tersebut ke bagian Pidsus. Tapi kita tanya apa isi disposisinya kepada Kasi Intel, Dia tidak bisa menjelaskannya secara akurat, karena bukan bidangnya, ungkap GP-KN.
Ini artinya, bahwa sikap dan metode SOP dalam Kejaksaan Negeri Gunungsitoli benar-benar tidak ada niat untuk mencegah kerugian negara, mereka tidak ada niat untuk ikut memastikan kualitas dan proses pembangunan tersebut dapat tercapai sebagaimana mestinya. Mereka itu polanya menunggu di ujung, kita menduga untuk menjebak para rekanan dan pihak terkait lainnya bila mana proyek tersebut bermasalah dikemudian hari.
Kami Yakin Motto Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yakni : SIGA (Solutif, Inovatif, Gesit dan Akuntabel). GP-KN berharap kepada Kajari Gunungsitoli untuk segera menerbitkan surat perintah Penyeledikan dan mengusut tuntas laporan kami, begitu juga laporan-laporan rekan-rekan LSM/Ormas, Penggiat anti korupsi tentang dugaan indikasi korupsi yang masih mengendap di Kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat tidak hilang kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli di bawah Kepemimpinan Parada Situmorang, S.H.,M.H sebagai Pucuk pimpinan di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli saat ini, dalam mencegah, memberantas dan menindak tegas para pelaku-pelaku dugaan tindak pidana korupsi. Tegas GP-KN mengakhiri.
Saat wartawan mengkonfirmasi kepada Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Solidaritas Telaumbanua, S.H., M.H, membenarkan telah diteruskan ke Pidsus.
"Benar, diteruskan ke Pidsus, itu yang kami jelaskan kemarin," tulis Kasi Pidsus singkat melalui via WhatsApp. (Tim-Red).
