Karena dianggap tidak cakap memimpin Perusahaan Plat Merah sehingga menimbulkan keresahan yang berkepanjangan dikalangan karyawan. Bahkan kini telah terjadi ketidak adilan akibat perlakuan yang berbeda satu Provinsi dengan Provinsi lainnya.
Menurut Ruben Tarigan, Jumat (5/7), desakan untuk memberhentikan Dirut Abdul Ghani karena banyak sekali permasalahan terjadi ditubuh perkebunan Badan Usaha Milik Negara yang dikelola Mentri Erick Thohir, terutama yang ada di Provinsi Sumatra Utara, di perkebunan eks PTPN III Medan.
Ruben Tarigan, SE yang masih sepupu dengan Humas BUMN Arya Sinulingga itu mengatakan, pihaknya banyak menerima keluhan dari para karyawan eks PTPN III Medan yang sudah dilebur masuk kedalam Sub Holding PTPN 4 Palm Co diberi nama Regional I. Dan nasib karyawan kini tidak nyaman alias was -was karena kebijakan Dirut Abdul Ghani dianggap tidak terbuka kepada karyawan, suka-suka hatinya saja sehingga dinilai tidak berkeadilan, ucap Ruben kader PDIP yang pernah duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut Periode tahun 2014 - 2019.
"Seperti Perlakuan internal tentang pemberian Bonus, berbeda besaran yang diberikan antara eks PTPN III Sumatra Utara dengan eks PTPN V Riau. Diluar kasus itu juga terjadi berbagai persoalan termasuk di external namun tidak mampu diatasi. Seperti terjadi pencurian TBS secara masif yang nota bene milik negara sehingga menjadi kerugian negara.
Lebih lanjut dia menyatakan, persoalan internal kepada karyawan menyebabkan ratusan pengurus SP-BUN mewakili puluhan ribu karyawan belum lama ini berunjuk rasa. Mereka sempat melakukan long march menggeruduk kantor PTPN IV Palmco Regional I Medan di Jl. Sei Batang Hari Sei Sikambing. Kekisruhan di Sub Holding Palm Co sudah menjadi isyu sentral di Sumatra Utara, katanya sambil menyebut, dikhawatirkan dapat memantik kebencian serta kemarahan masyarakat terhadap Perusahaan yang dikelola BUMN.
"Oleh karena itu, tambahnya, Meneg Erick Thohir diharap menaruh perhatian dan berlaku cepat segera memberhentikan Direktur Utama Abdul Ghoni. "Demi masyarakat Sumut pak Erick jangan takut meskipun Abdul Ghani mengaku dekat dengan Mensesneg Prof Pratikno, ucap Ruben Caleg terpilih ini, sambil mengatakan akan membawa dan menyampaikan keresahan karyawan melalui juru bicara Meneg BUMN Arya Sinulingga.
Secara terpisah Penasehat Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatra Utara H. Wagirin Arman, S.Sos juga berharap Meneg BUMN Erick Thohir membubarkan Sub Holding Perkebunan Palm co, Sporti co dan Sugar co karena hingga kini keberadaannya selain merugikan daerah juga menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat perkebunan.
"Kalau keberadaan Holding perkebunan serta turunannya tidak mampu membawa kesejahteraan para pekerja, sebaliknya melahirkan mudharat maka Meneg BUMN Erick Thohir dapat bergerak cepat segera mengganti Pimpinannya, memberhentikan Muhammad Abdul Ghoni dari Dirut Holding Perkebunan, kata Wagirin Arman sambil menyebut saat ini bertumpuk-tumpuk permasalah terjadi di Sub Holding PTPN IV Palm co Regional I Sumatra Utara.
Menurut Ketua DPRD Sumut Periode 2014 - 2019 ini, pembentukan Holding Perkebunan telah merugikan daerah, bukan hanya dari sektor ekonomi, lebih jauh telah merusak kultur dan budaya masyarakat perkebunan sekitarnya, ucap Wagirin kepada Pers, menyikapi persoalan yang terjadi di eks PTPN III, didampingi Ketua Komunitas Peduli Perkebunan Negara (KP2N) Sumatra Utara H. Zulkifli Barus.
Pihaknya akan mendorong DPRD Sumut menyurati resmi Meneg BUMN Erick Thohir, kata Wagirin yang juga mantan karyawan eks PTP 8 Kebun Kelambir 5.
Lebih lanjut Ia menyebutkan, kultur budaya masyarakat perkebunan serta kearifan lokal dulunya menjadi pegangan para direksi PTPN dalam mengambil kebijakan, tentu dengan mengacu pada Tri Dharma Perkebunan bahwa Perkebunan tempat/sebagai penampung lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Maka ketika penerimaan karyawan baik untuk karyawan pelaksana maupun karyawan pimpinan, direksi selalu memberi porsi agar anak-anak karyawan maupun masyarakat seputar perkebunan dapat diterima bekerja. Namun saat ini Tri Dharma Perkebunan maupun kearifan lokal tidak berlaku buat Dirut Holding PTPN III Mohammad Abdul Ghani, yang disebut - sebut sebagai orang dekat Mensesneg Pratikno. Sehingga saat ini tidak ada anak-anak perkebunan dan sekitarnya diterima jadi karyawan pelaksana maupun karyawan pimpinan meskipun lulusan USU maupun Kampus lain yang ada di Sumut. Kebanyakan yang diterima lulusan dari Pulau Jawa. Penerimaan karyawan BUMN perkebunan tidak transparan dibanding dengan CPNS, ungkap Wagirin Arman.
H. Wagirin Arman yang akan dilantik kembali jadi anggota DPRD untuk ke 10 kalinya pada bulan Oktober 2024 mengatakan, saat ini semua hal dan urusan ditarik kekantor Holding Jakarta. Sehingga menyulitkan daerah melakukan penyelesaian kinerja mereka. Akibatnya berbagai kasus timbul tidak mampu diselesaikan direksi yang berkantor di Jakarta.
Dampak sentralisasi di kantor Holding Jakarta, kinerja unit-unit perkebunan, maupun kantor kantor distrik di daerah selalu terlambat, begitu juga terhadap usulan pembayaran termasuk kepada para mitra kerja (pemborong) eks PTPN, permintaan pembayaran harus ke Holding, banyak yang tidak sanggup sehingga mereka lambat laun tersingkir. Padahal mereka juga mempunyai karyawan yang harus dinafkahi, namun dengan management seperti sekarang ini dikhawatirkan para mitra kerja Palm co itu bakalan bangkrut, kata Wagirin Arman. Dia kembali meminta Mentri Erick Thohir memberhentikan Dirut Abdul Ghani, masih banyak lagi kader-kader perkebunan yang pintar jadi pimpinan PTPN sekaligus berpegang dan berkomitmen kepada Tri Dharma Perkebunan maupun kearifan lokal.
Meneg Erick Thohir diharapkan membentuk Tim dan menurunkannya untuk mengkaji ulang pembentukan ketiga Sub Holding Perkebunan PTPN III. Dapat diyakini mayoritas karyawan menengah (Staf) dan Karyawan Pelaksana setuju Sub Holding tersebut dibubarkan serta dikembalikan pengelolaan management Perkebunan ke daerah masing PTPN.
Sebelumnya Pengurus SP-BUN Eks PTPN-III Medan berunjuk rasa menyampaikan aspirasi ke Kantor Head Regional I, dengan melakukan Long March berjalan kaki sejauh satu kilometer, sambil membawa bendera dan bernyanyi, meneriakkan yel-yel perjuangan. Tindakan itu karena ribuan karyawan yang notabene anggota SP-BUN eks PTPN III merasa diperlakukan tidak adil oleh Pihak Management.
Para pengurus SP-BUN Basis dari 52 Kebun/Unit tersebut, terlebih dahulu mengadakan rapat dengan Ketua Umum SP-BUN Tingkat Perusahaan eks PTPN-III Medan Hj. Rina Tanjung. Para pengurus SP-BUN Basis Kebun memprotes pemberian bonus yang tidak sama besaran bulanannya, serta beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan, seperti penganiayaan Pengamanan Kebun Bangun, kerugian ratusan miliar akibat aksi pencurian sawit yang masif.
Usai pertemuan dengan Ketua SP BUN perwakilan karyawan marah hingga melakukan aksi unjuk rasa melakukan Long March berjalan kaki sambil membawa bendera ke Kantor Regional Head diikuti ratusan Pengurus Basis dari 52 Kebun/Unit, dipimpin Ketum Hj. Rina Tanjung.
Untung pelaksana Head Region I Palm Co Medan H. Tengku Reinel menemui massa SP-BUN dan berusaha menenangkan. Dari pertemuan itu terungkap bahwa permasalahan yang paling krusial adalah perbedaan besaran pemberian bonus kinerja tahun 2023, yang dibayarkan tanggal 14 Juni 2024 lalu, karena tidak sama perlakuannya. Eks PTPN V Riau mendapat empat bulan gaji, sedangkan mereka mendapat tiga bulan gaji.
Video Unjuk Rasa Pengurus SP-BUN eks PTPN III
(AK 66)
