Yang mana pada saat ini sudah terzolimi, yang mana kami di tuntut untuk masuk mengajar setiap harinya,ke sekolah kami masing masing dan terhitung sudah masuk( 6) bulan dan kami menunaikan tugas dan tanggungjawab kami sebagai pendidik tanpa gaji.
Sementara anak-anak kami butuh susu , keluarga kami butuh makan dan nafkah,sementara kawan yang lain belum ada rezekinya dalam seleksi PPPK tahun 2023 yang lalu.
Dan untuk itu kami merasa terzolimi sampai sekarang karena tidak ada kepastian dan kejelasan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara.
Dalam aksi tersebut semua guru yang hadir disini menyampaikan sikap antara lain:
Meminta kepada pemerintah kabupaten Mandailing Natal untuk membuka secara terang menerang terkait persoalan PPPK tahun 2023,supaya persoalan pppk secepatnya di tuntaskan.
Meminta kepastian dan kejelasan kepada pemerintah kabupaten Mandailing Natal, kapan kami menerima Surat Keputusan ( SK) dan sekaligus kapan kami akan di Lantik sebagai pppk formasi 2023.
Mengecam keras terhadap elit politik,jangan memampatkan kondisi PPPK tahun 2023 kepada kepentingan elit politik, karena kita semua mengetahui bawah sekarang sudah masuk tahun politik di tingkat lokal
Meminta kepada pemerintah daerah dan DPRD kabupaten Mandailing Natal untuk segera menyelesaikan persoalan PPPK yang beroperasi di PTUN Medan,
Dan apa bila pernyataan kami ini tidak di lanjuti oleh pemerintah dan DPRD kabupaten Mandailing Natal maka kami akan terus melaksanakan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
Di sisi lain juga ketua LSM KPK RI Mandailing Natal fahrin Siregar, SH., meminta agar segera kepada Pemerintah Daerah menyelesaikan persoalan terkait guru yang lulus seleksi PPPK tahun 2023, dan apabila tidak ada penyelesaian kasus tersebut maka kita akan menindak lanjuti ke jenjang pusat.
(AH)
