Kegiatan yang dihadiri langsung Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) sekaligus Ketua TPID Provinsi Sumsel, A Fatoni itu diadakan sebagai upaya pengendalian inflasi jelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) Idul Fitri 1445 H/2024.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Ricky P Gozali mengatakan Provinsi Sumsel saat ini cukup berbahagia dengan capaian inflasi pada Februari 2024 yang tercatat terendah kedua se-Sumatera, sebesar 0,01% (mtm).
Namun demikian, perlu diwaspadai lonjakan inflasi pada bulan puasa dan Idul Fitri. Secara rata-rata, inflasi pada bulan puasa dan Idul Fitri pada saat sebelum pandemi sebesar 0,54% (mtm).
“Apabila dilihat berdasarkan trennya, kelompok inflasi administered price dan volatile food menjadi kelompok yang sering menyumbang inflasi pada bulan puasa dan Idul Fitri, diantaranya Angkutan Udara, daging Ayam Ras, dan telur Ayam Ras. Dari delapan komoditas pangan yang kami amati, kami mencermati terdapat tujuh komoditas yang perlu diwaspadai karena terus mengalami kenaikan harga,” ujarnya.
Beras, yang berisiko terus berlanjut naik karena adanya kenaikan permintaan dari provinsi lain, meskipun mengalami kenaikan produksi pada Maret 2024. Kemudian Minyak Goreng, utamanya minyak curah dan Minyakita, dikarenakan menurunnya realisasi distribusi DMO.
Daging ayam dan telur ayam, dikarenakan masih tingginya harga pakan dan adanya beberapa daerah yang perlu dilakukan percepatan penyaluran SPHP. Aneka cabai dan bawang merah, dikarenakan penurunan pasokan, seiring dengan cuaca ekstrim dan tingginya permintaan. Kenaikan harga diperkirakan berlanjut seiring dengan mundurnya awal musim kemarau sesuai prediksi BMKG.
Bank Indonesia bersama dengan TPID se-Sumsel secara konsiten terus melakukan upaya pengendalian inflasi yang mengacu pada kerangka 4K, yaitu ketersediaan pasokan dengan melakukan pantauan dan sidak pasar sampai dengan mendekati Idul Fitri serta melaksanakan quick action apabila diperlukan.
Kemudian keterjangkauan harga dengan mengadakan pasar murah yang berfokus pada tujuh komoditas pangan yang berisiko mengalami kenaikan. Dan mempertimbangkan untuk tidak menaikkan harga komoditas kelompok administered prices.
Selanjutnya berkoordinasi dengan Satgas Pangan Daerah dalam hal melakukan pengawasan terhadap penjualan Minyakita dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) serta memastikan penyesuaian harga angkutan udara, darat dan laut agar tidak melebihi batas atas tarif yang telah diatur.
Sementara itu, Pj Gubernur sekaligus Ketua TPID Provinsi Sumsel, A Fatoni, dalam keterangan persnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah yang terus mendorong untuk menekan angka inflasi.
Sebagai pimpinan daerah sekaligus Pimpinan TPID Sumsel pihaknya menyampaikan bahwa perekonomian Sumsel pada keseluruhan tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 5,08% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertumbuhan ekonomi yang kuat tersebut berjalan seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat inflasi yang terkendali, serta didukung oleh transformasi digital.
“Dan kita terus mendorong agar ada transformasi keuangan. Alhamdulillah tadi kita 18 daerah termasuk Provinsi Sumatera Selatan sudah digitalisasi,” pungkasnya.
Ikut mendampingi Pj Wako, diantaranya, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Surya Darma, Kepala Bappedalitbang, H Emra Endi Kesuma, Kepala BPPRD, H Dian Chandera, Kadis Kominfotiksan, M Johan Iman Sitepu, Kepala BPKAD, Zulfikar, Kadis Perindagkop, Meidholine Sapta Windu, dan Kasat Pol PP, Walyusman.
(Red)
