Pemasangan papan nama informasi proyek adalah implementasi azas transparansi, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan.
Menurut Amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.
Bukan hanya tidak ada papan informasi, pekerjaan proyek tidak adanya pengawasan dari dinas terkait.
Sebelum dan selama kegiatan membangun dilaksanakan harus dipasang papan proyek yang mencantumkan nama proyek, nama pemilik, lokasi, tanggal izin, pemborong, dan Direksi Pengawas dengan cara pemasangan yang rapi dan kuat serta ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat.
Papan proyek penting sebagai sarana masyarakat mengetahui jenis kegiatan proyek, besarnya anggaran, dan asal usul anggaran (APBD/APBN), nama kontraktor, tenggat waktu pelaksanaan kegiatan, dan perawatan.
"Namun kegiatan pembangunan di Kelurahan Binong terkesan kurangnya Pengawasan atau kontrol di lapangan, diduga Pengawas dan PPTK tutup mata"
Tidak hanya itu Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) pun para pekerja tidak pernah di pakai, Seperti Pembangunan Paving Blok yang berada di Perumahan Binong Permai Rw 015 Kelurahan Binong Kecamatan Curug.
"Pemerintah jangan diam saja terkait pembangunan yang berada di Kelurahan Binong."
Apalagi tahunnya politik seperti ini, diawasi tidak di lapangan membuat banyaknya pertanyaan warga terkait pembangunan wilayah seperti paving blok, pembangunan balai warga, Pembangunan U-dicht dan lain-lain yang menggunakan uang rakyat.
(Ryan&Joni)
