Merangin- Dunia Pendidikan Merangin kembali tercoreng akibat ulah oknum oknum yang rakus, disinyalir dugaan telah terjadi transaksional dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Merangin. Rabu (5/4/23)
Seperti halnya beredar kabar bahwa terjadi transaksional terkait pelamar P3K di salah satu Sekolah Dasar (SD), fakta yang terungkap oleh awak Media Lensasibertv.com melalui salah satu Pegawai non ASN di Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Siau Kabupaten Merangin, sebut saja HS (nama samaran), HS yang semasa hidupnya telah melakukan pengabdiannya ikut mencerdaskan bangsa dengan memberikan pendidikan kepada anak anak Didiknya yaitu berprofesi sebagai Guru Honorer di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kecematan Muara Siau selama 17 tahun.
HS juga diketahui sebelumnya pernah ikut tes CPNS tapi nasib belum memihak kepadanya, kemudian HS ikut lagi tes P3K ditahun 2022, tentu sesuai dengan Juknis HS, adalah termasuk pelamar (P2-K2).
Namun hasilnya, HS kembali mengalami nasib yang sama dengan sebelumnya miskipun pengabdiannya sudah 17 tahun, namun dikarenakan HS tidak mau menyetor uang sebanyak 20juta yang diminta oleh Guru senior yang mempunyai kapasitas memberi penilaian terhadap pelamar P3K HS tersebut, Namun dua orang peserta kategori P1 dengan pengabdiannya baru 3(tiga) tahun sebagai Honorer dinyatakan lolos.
Menurut isi percakapan melalui rekaman HS dengan Guru senior yang mana percakapan tersebut dilakukan sebelum daftar kelulusan P3K diterbitkan oleh Pemerintah yang berwenang.
Dalam rekaman tersebut cukup jelas, Bahwa ada dugaan oknum guru senior disekolah tersebut meminta uang sejumlah 20juta kepada HS guna untuk meloloskan HS.
Kutipan rekaman tersebut, dengan jelas oknum guru senior dengan lantang meminta HS untuk menyiapkan uang sebanyak 20juta,(Rec).
Kejadian seperti ini adalah tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum guru yang notabene pendidik yang an menentukan masa depan bangsa, bangsa yang maju adalah bangsa yang melahirkan SDM yang cerdas.
Pada hal Program P3K yang di luncurkan oleh Pemerintah Pusat demi terciptanya kesetaraan dan kesejahteraan bagi pegawai honorer yang selama ini tidak ada kepastian hukum. (Zam)
