Nias Selatan,- Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan Ir. Ikhtiar Duha, MM dan kepala OPD/unsur terkait hadiri roadshow secara daring tentang percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P di Kantor Bupati Nias Selatan (Selasa, 07/03/2023).
Menko PMK dalam arahannya mengharapkan pemerintah daerah rutin melakukan monitoring untuk pencapaian keberhasilan penanganan yang lebih optimal, pemerintah daerah membuat tabel untuk informasi kebutuhan Antropometri dan alat USG yang diperlukan oleh setiap Puskesmas untuk dianggarkan di APBN dan perlunya pelatihan tenaga medis untuk penggunaan alat baru yang memudahkan pendeteksian kondisi bayi dalam kandungan karena pencegahan stunting harus dimulai pada kondisi tersebut. Intervensi sensitif yang diharapkan tepat sasaran dari APBN melalui kementerian dirasa masih kurang, maka beliau meminta bupati/walikota menggunakan BLT dari Dana Desa untuk intervensi sensitif penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim.
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Letjen TNI (purn.) H. Edy Rahmayadi melaporkan bahwa kondisi stunting di wilayah Sumatera Utara masih tinggi dan terakhir pada Tahun 2022 prevalensi angka stunting mencapai 21,1%. Ada 5 kabupaten/kota yang belum bisa diturunkan angka stuntingnya yaitu Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Mandailing Natal, Pakpak Barat, dan Tapanuli Tengah dimana angka stuntingnya masih tinggi. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain: belum maksimalnya penggunaaan tenaga kesehatan, faktor sensitif seperti sanitasi dengan pengunaan air sungai untuk keperluan konsumsi, membuang kotoran sembarangan, dan penggunaan sandang yang menggunakan bahan kimia. Intervensi penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim yang dilakukan antara lain: mengurai kelemahan dalam pernikahan dini berkoordinasi dengan kementerian agama, upaya bedah rumah dan melakukan pertemuan langsung dengan kelompok sasaran sehingga diharapkan prevalensi angka stunting dapat turun di bawah 10%.
Pemaparan yang disampaikan Sekda Kab. Nias Selatan menjelaskan tentang pelaksanaan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim di Kab. Nias Selatan dimana angka prevalensi stunting Tahun 2022 sebesar 27,2% atau turun 7,2% dari tahun sebelumnya. Sedangkan angka kemiskinan ekstrim Tahun 2022 sebesar 3,58% (11.782 jiwa) atau naik 0,8% dari tahun 2021. Kendala terkait penanganan stunting yaitu keterbatasan anggaran, kondisi geografis, sanitasi yang belum memadai, penyediaan air minum yang belum mencukupi, masih banyaknya rumah tidak layak huni dan belum maksimalnya penggunaan posyandu dengan tidak tersedianya Antropometri dan USG. Sedangkan kendala penanganan kemiskinan ekstrim adalah rendahnya kualitas SDM, kualitas dan kuantitas infrastruktur belum memadai, ketersediaan lapangan pekerjaan, perlindungan dan pemberdayaan sosial dan pelaksanaan program masih rendah. Beberapa usulan dari Kab. Nias Selatan yang diharapkan dapat ditampung di APBN yaitu: pengadaan Antropometri dan USG, tenaga ahli gizi, alat pemeriksaan KB, mobil pelayanan dan penerangan KB, dan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur. Selain itu diharapkan adanya pembinaan TPPS kabupaten oleh TPPS Provsu, dukungan anggaran TPPS, peningkatan kemampuan operator, peningkatan kapasitas TPKPKD, peningkatan kapasitas UMKM dan pembukaan lapangan pekerjaan.
Dari pemaparan kementerian terkait, disampaikan bahwa untuk Tahun 2023 untuk Nias Selatan mendapat alokasi dana dari APBN yaitu: pengadaan Antropometri dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp 2,7 M serta DAK fisik KB dan BOKB dari BKKBN sebesar Rp 15,9 M. Sedangkan dari Kementerian PUPR, pemprov dan pemkab/pemkot diminta berkoordiinasi dengan kementerian tersebut untuk memperoleh alokasi dana.
Tampak hadir secara daring bupati/walikota/sekda se Provsu. Sedangkan di lokasi di Nias Selatan dihadiri oleh Melinda Paramitha Kusuma Dewi, S.H., S.I.P., LL.M, Maulana Tanjung Widagdo, SH., MH dan Abed Algary, SH dari Kemenko PMK dan dari Kab. Nias Selatan kepala OPD, Camat dan kepala Puskesmas.(Red)
