Madina, - Dengan adanya pemberitaan di beberapa media online beberapa hari ini terkait dengan dugaan mankraknya pembangunan jembatan pada ruas jalan kayu laut - Sirambas Kecamatan Panyabungan Selatan yang dikerjakan oleh CV. Syaharani Bersaudara beralamat di jalan Medan-Tanjung Morawa Dusun VII Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sudah melakukan Pencairan 100 persen.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Ased Daerah (BPKAD) Pemda Mandailing Natal Yas adu zakirin, Rabu (15/02/2023) kepada wartawan melalui telepon selulernya.
Disampaikan orang nomor satu di BPKAD tersebut bahwa pihaknya hanya memproses pencairan Keuangan saja, karena mereka hanya menerima laporan dari PPTK dan Pengawas pekerjaan tersebut.
"Kalau datanya semua sudah lengkap akan kita proses pencairannya, kalau berdasarkan data yang ada pada kita pihak CV. Syaharani Bersaudara sebagai rekanan pembangunan jembatan aek pulogos ruas jalan Kayu Laut-Sirambas sudah mengajukan pencairan dan kita sudah proses pencairan dananya 100 persen," katanya.
Lebih lanjut disampaikan oleh Kaban DPKAD bahwa pihaknya tidak mengetahui bagaimana kondisi di lapangan, karena mereka hanya memeriksa berkas dari dinas terkait, kalau sudah lengkap dan tidak menyalahi aturan pencairan dana akan mereka proses secepatnya.
"Kalau masalah bagaimana kondisi di lapangan yang mengetahui adalah Dinas terkait, kita menerima berkas yang sudah disetujui oleh dinas terkait saja, karena yang mengetahui kondisi di lapangan adalah dinas terkait," sebutnya.
Seperti diberitakan sebelumnya Pembangunan jembatan ruas jalan kayu laut - Sirambas Kecamatan Panyabungan Selatan diduga mangkrak. Anggaran pembangunan jembatan tersebut bersumber dari APBD TA 2022 senilai Rp750 juta sehingga menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat setempat.
Pasalnya, proyek pembangunan jembatan dibawah naungan Dinas PUPR Bidang Binamarga Pemkab Mandailing Natal yang antara jalan Kayu laut dan Desa Sirambas di nilai belum rampung dikerjakan.
“Luar biasa! Masa iya sih jembatan senilai Rp750 juta dibangun seperti ini? Mahal-mahal dibangun tapi hanya seperti ini dan timbunan jalan diambang kelongsoran" ungkap seorang pengendara yang melintas , Selasa (14/02).
Sopir yang melintas tersebut menduga jika perusahaan rekanan pelaksana pengerjaan jembatan tersebut hanya mencari keuntungan tanpa memikirkan kepentingan masyarakat banyak.
“Saya selaku sopir aja bisa menilai jika pemborong yang membangun jembatan ini hanya mencari untung besar. Untuk apa jembatan ini dibangun sebenarnya kalau hanya cuma bisa dilewati dengan ekstra hati-hati” ujar Sopir tersebut
Proyek Jembatan Rp750 Juta Diduga Mangkrak, Bagaimana ini Dinas PUPR Madina?, Ironisnya, jembatan yang selesai dibangun terindikasi buruk dengan anggaran 2022 tersebut di salah satu badan jembatan hampir longsor tanpa dek .
Jembatan yang di bangun hanya berlantai kayu dan penyanggah dari kayu batang kelapa yang tertancap.
Pejabat pembuat komitmen (PPK) diduga dalam pembangunan jembatan tutup mata dan terkesan kongkalikong dengan kontraktor sebab dengan anggaran sebesar ini pengerjaan masih belum rampung.
Selaku pengguna anggaran Plt Kadis PUPR Madina saat dikonfirmasi wartawan by WhatsApp tidak memberikan jawaban apa-apa.
Di tahun kemarin kita baru bisa bangun dua abutmen dan cor dengan tinggi empat setengah meter,” sebut Plt Kadis PUPR Elpi Yanti Rabu (15/2/2023).
Namun, Elpi Plt kadis PUPR Madinamembantah pembangunan Jembatan tersebut bukan Mangkrak pada salah satu media online. Rabu (15/02).
Bantahan berita tersebut dalam berita adalah :
Elpi menyebut untuk tahapan lanjutan pembangunan jembatan tersebut akan dilaksanakan tahun ini dan sudah masuk dalam proses tahap lelang.
“Untuk pelelangan sendiri sudah dalam tahapan evalusi mudah mudahan di bulan Maret sudah ada pemenang dan sudah dapat dikerjakan untuk melanjutkan pembangunan tersebut,” kata Elpi
Lebih lanjut dikatakan Elpi untuk bisa dilalui masyarakat sebelum rampungnya pembangunan jembataan tersebut, pihaknya membuat batang pohon kelapa sebagai jembatan sementara.
“Itu kita buat jembatan sementara agar bisa dilalui masyarakat,” ujarnya dalam salah satu media online.
Ditempat yang berbeda, ketua ormas Front Komunitas Indonesia Satu ( FKI-1) Madina (Syamsuddin ) Mengatakan Dari bantahan itu, seharusnya PLT kadis bisa menjelaskan anggaran sebesar itu hanya penyelesaian pengerjaan yang di duga buang anggaran saja .
Menurut DPK FKI-1 , Plt kadis harus menyerahkan atau menyampaikan Berita acara contract change Order ( CCO) atau di sebut perubahan pekerjaan dalam suatu proyek konstruksi mengingat pihaknya ( Dinas PUPR Madina ) membuat pohon kelapa sebagai jembatan sementara. FkI-1 siap laporkan hal ini.
"Terjadinya changer order pada suatu proyek konstruksi, bisa menyampaikan akibat positif maupun negatif secara eksklusif juga tidak pribadi kepada penyedia ataupun pemilik pekerjaan. Perubahan pekerjaan yang signifikan dan berskala besar bisa sangat berpengaruh terhadap mutu atau kualitas asal pekerjaan, antara lain yaitu pelaksanaan pekerjaan konstruksi akan mengalami perubahan serta tidak sinkron lagi menggunakan dokumen kontrak yang telah disepakati terlebih dahulu oleh ke 2 belah pihak, yaitu pemilik serta penyedia jasa" Tambahnya
Hal Senada juga dikatakan Ketua DPD LSM Trisakti menilai Plt kadis harus transparan dan bekerja efisien
" Bupati Madina seharusnya jeli dalam menempat kan orang -orang yang bisa bekerja dan faham akan pekerjaannya. Seharusnya seorang kadis memiliki staff ahli dalam pengerjaan proyek yang ada anggarannya. Proses dalam putusan dalam suatu proyek mengkaji perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Monitoring dan evaluasi" kata Dedi
Dedi menambahkan Pembangunan jembatan ini sia-sia, artinya Tanpa perencanaan yang jelas. Hasil akhirnya pada tahap evaluasi ada nilai baik atau tidak baik. Nah, ini jelas tidak baik.
" Kelemahan Suatu dinas tanpa perencanaan untuk suatu kegiatan sangat di sayangkan sehingga anggaran yang di tampung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD ) sia-sia. Betul bisa ada lanjutan dalam pembangunan suatu proyek tapi di kaji donk efeknya. Masa iya anggaran hampir sebesar 750 juta rupiah hanya pondasi dan timbunan yang masih asal jadi? Kita menduga ini Mark up. " Papar Dedi
Dedi menegaskan akan buat laporan akan hal ini dan tidak etis anggaran sebesar itu untuk kondisi sekarang. (Abdul-tim)
