KABUPATEN TANGERANG, - Warga Komplek Mutiara Garuda, Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memastikan batas jalan agar tidak ditempati oleh PKL yang berjualan di sepanjang jalan komplek.
Permintaan warga tersebut, karena adanya PKL membuat kumuh dan juga menggangu aktivitas warga. Pasalnya, adanya PKL jalan tersebut menjadi sempit dan juga macet pada saat Sabtu dan Minggu serta pada saat bulan Ramadhan.
Herman salah satu warga Komplek Mutiara Garuda mengatakan, adanya PKL yang berjualan di sepanjang jalan komplek membuat kumuh serta membuat macet. Karena, mereka menggunakan baju jalan untuk berjualan.
"Dari mulai depan komplek sampai ke tengah, banyak PKL yang berjualan. Mereka di backup oleh oknum yang mengelola. Maka itu, kami ingin pihak Pemkab bisa mencari solusi untuk masalah ini,"ujarnya saat ditemui wartawan di taman Komplek Mutiara Garuda, Rabu (7/9/2022).
Herman menambahkan, para PKL tersebut datang dari berbagai tempat. Dan bukan warga yang tinggal di komplek Mutiara Garuda, artinya adanya PKL mengganggu aktivitas dan juga merusak sarana dan prasarana komplek.
"Yang paling parah saat Ramadan, akses jalan tidak bisa dilalui. Kita mau keluar atau masuk susah harus cari jalan lain. Seharusnya, PKL ini di tata rapih agar tidak membuat fasilitas publik terganggu,"paparnya.
Ia menjelaskan, ada info Senin depan pihak Dinas Perkim akan datang dan meninjau lokasi yang dipakai para PKL. Warga, Komplek juga akan mendampingi untuk mencari solusi.
"Kedatangan Dinas Perkim katanya untuk meninjau, jika memang tidak sesuai kita berharap PKL yang berjualan dibersihkan. Kita bukan memutus rezeki orang, tetapi harus tau aturan,"ungkapnya.
Herman menutrukan, bahwa warga sudah beberapa kali mengirim surat ke Pemkab, dan baru Senin depan akan dilakukan peninjauan. Harusnya, bahu jalan jangan dipakai berjualan. Tetapi, nyatanya dipakai berjualan PKL.
"Kita tidak tahu siapa yang mengelola ini para PKL, kita keberatan jika terus ada. Kalaupun, didiamkan pengelola PKL tidak ada kontribusi untuk masyarakat. Semoga, nanti dengan kedatangan Dinas Perkim bisa menemukan solusi terbaik,"tutupnya.
Writer : Andri Pantura
Editor : Admin
