Lahat-Sumsel,- Aliansi masyarakat Merapi Area bersatu (AMMAB) Bersama Emak emak menggelar aksi damai di Pemkab Lahat, di karenakan hingga kini belum ada kesepakatan dari pihak perusahaan tuntutan dari AMMAB. Kamis ( 9/6/2022 )
Tuntutan Aliansi Masyarakat Merapi Area Bersatu :
1. Agar pemerintah provinsi mencabut toleransi izin melintas di jalan lintas Negara wil. Merapi area
2. Meminta kepda perusahaan batu bara untuk membuat jalan khusus
3. Meminta kepada perusahaan untuk mengadakan mobil penyedot debu
4. Meminta kepada perusahaan untuk chek kesehatan masyarakat yang terdampak debu per 3 bulan.
5. Memberikan kompensasi kepada setiap warga yang terdampak debu batu bara di sepanjang jalan lintas merapi barat dan timur.
"Ada kurang lebih 300 masa yang turun kejalan menuju Pemkab Lahat, aksi ini digelar permintaan tuntutan kami untuk segera dipenuhi, jelas Rozi Adiansyah Selaku Ketua Umum Aliansi Masyarakat Merapi Area Bersatu. Rozi juga Menyampaikan agar Pemerintah Kabupaten Lahat segera Memfasilitasi pertemuan antara pihak perusahaan dan Aliansi. Karena kalau masalah Dampak debu ini terus di biarkan tanpa ada solusi yg kongkrit bisa memancing kemarahan masyarakat.
Sementara itu Misra mewakili emak emak dia ditunjuk selaku kordinasi Aksi mengatakan "ratusan emak emak menggelar aksi damai sesuai tuntutan kami yang sebelumnya kami melakukan aksi di kantor Gubernur Sumatera Selatan minta ijin toleransi angkutan Batubara dicabut " Kata misri.
Disamping itu pihak perusahaan tambang Batubara pemilik IUP untuk membuat jalan sendiri jangan melintas di jalan umum, kami sudah 11 tahun menghirup debu Batubara belum lagi ribuan angkutan Batubara melintas setiap pukul 18: 00 wib, belum lagi apabila terjadi kemacetan parah, akhirnya mobil pribadi ikut macet berjam jam, yang lebih parah kemacetan terjadi di Desa Prabu menang, sedang ada perbaikan jalan ucap " Misra
Berbeda dengan Saryono Anwar,S.sos. selaku koordinator lapangan mengatakan dgn nada yang keras dan lantang bahwa pemerintah tidak peduli dengan masyarakat yang terdampak DEBU yang sudah 11 tahun mengisap debu bahkan pemerintah daerah kabupaten Lahat tidak pernah bertindak bahkan terkesan menutup mata atas penderitaan masyarakat Merapi area' bahkan yang yg aneh lagi terkesan pembiaran terhadap pelanggaran perusahaan batubara yang melintas di jalan umum,,dan jelas-jelas melanggar tentang angkutan jalan yg di atur PP nomor 30 pasal 32 tentang batasan muatan di jalan tive A atau klas 1 yang hanya 10 ton maksimal tapi pak tanya angkutan bermuatan 40 ton,,kami hanya minta keadilan kepada bapak Bupati lahat.
Aksi damai yang di gelar oleh emak emak di terima oleh Sekda Lahat, perwakilan dari kordinator aksi di persilakan masuk ke ruang rapat untuk menyampaikan secara langsung tentang tuntutan masyarakat merapi area " kami akan memfasilitasi untuk dapat mempertemukan masyarakat dengan pihak perusahaan agar permasalahan debu ini dapat menemui titik temu agar tidak merugikan dan meresahkan masyarakat" Ucap Chandra.
Liputan : Sandri,SE
Editor : Redaktur
